Kota Bima, Timurheadlinenews_
Sejumlah Kelurahan di Kecamatan Mpunda saat ini tengah bersiap melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang dimulai pada pertengahan bulan Mei 2022 ini.
Camat Mpunda, Iskandar, SSTP, menyatakan, MTQ adalah salah satu kegiatan pemberdayaan yang pembiayaanya telah dianggarkan pada dana kelurahan, sebab sudah dua tahun sejak munculnya pandemi covid 19 dana kelurahan telah diarahkan untuk pembangunan yang sifatnya non fisik. “Hampir Tidak ada untuk pembangunan fisik, sebagian besar dana kelurahan telah diarahkan untuk menangani covid, termasuk untuk kegiatan MTQ,” ujar dia Senin 9 Mei 2022 di kantor Camat Mpunda.
Menurut Iskandar, kecamatan tidak mengatur apa yang yang dilakukan oleh lurah, Kelurahan memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersendiri soal dana Kelurahan, pihaknya hanya memantau dan mengawasi apa yang telah direncanakan Lurah dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) nya. “Kita hanya melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian,” tambahnya.
Ia menjelaskan, dana kelurahan saat ini berkisar Rp300 juta atau lebih untuk satu kelurahan, ada beberapa item yang telah direncanakan dalam pengelolaannya, namun semua kegiatan sifatnya pemberdayaan dan pengadaan. Ada juga yang lebih dari jumlah itu, ini sangat tergantung pada usulan dan musyawarah tingkat kelurahan atau Muskel,” jelasnya.
Tidak seperti pada awal kemunculan, dana kelurahan berkisar Rp1 miliar, pada saat pandemi covid 19, dana tersebut telah dikurangi dan itupun telah diarahkan untuk penanganan covid, namun faktanya pada tahun ini tidak semua dana kelurahan terfokus pada penanganan covid 19, ada juga pengadaan barang untuk kelompok masyarakat.
Ia mengaku tak ada masalah serius yang muncul dalam pengelolaan dana kelurahan seperti pada awal kemunculannya pada tahun 2019. “Semua masalah telah mampu dieliminir dan tidak sampai rebut rebut,” kata Camat alumni SPTDN ini.
Ia berharap, Lurah dan masyarakat mengatur dengan baik semua kegiatan berkaitan dengan dana kelurahan, agar setiap prosesnya bermanfaat untuk semua pihak. “Jikapun ada kritik dalam pelaksanaannya mohon diselsesaikan dengan musyawarah, karena budaya Musyawarah telah mengakar dalam budaya Kita,” ujarnya.(01)
