Kota Bima, Timurheadlinenews_
Selama tiga tahun berturut turut Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mewakili provinsi dalam lomba Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Nasional. Lomba yang diprakarsai oleh Bappenas itu mengukur tentang empat hal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan sesuai tertera dalam dokumen perencanaan.
Masuknya Kota Bima dalam nominasi penilaian lomba PPD ini telah membuktikan pencapaian yang dilakukan oleh pemerintahan H Muhammad Lutfi,SE terencana dengan baik.
Kepala Bappeda Litbang, Drs. H Fahrun Raji, ME, menyatakan, Kota Bima memiliki keunggulan dalam semua aspek, satu satunya yang mampu merencanakan dengan baik dan menyinkronkan antara dokumen provinsi dan daerah, dari tujuh Kota dan Kabupaten di NTB. Penilaian didasari dengan beberapa aspek, yakni aspek capaian kinerja pembangunan daerah yang terarah, kualitas dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemudian aspek proses penyusunan dokumen dan terakhir adalah aspek invoasi yang diterapkan daerah.
Kota Bima, sejak tiga tahun lalu selalu masuk nominasi, hal itu menjadikan Kota Bima selalu menjadi wakil provinsi NTB dalam lomba tingkat nasional. “Semua atas dukungan banyak pihak, Sejak awal Walikota H Muhammamd Lutfi telah berkomitmen untuk membangun pelayanan public dan pembenahan semua infstruktur,” ujarnya Jumat 11 Febuari 2022.
Dikatakannya, ada beberapa keunggulan yang dinilai, yakni, proses perencanaan mengacu pada system tematik, maksudnya adalah mempriporitaskan skala kebutuhan berdasarkan pengamalaman tahun tahun sebelumnya. Penetapan isu perencanaan itu terfokus berdasarkan sebelum dilaksanakan Musrenbang, bahkan pokir dewan juga tidak keluar dari tema yang telah ditentukan. “Ini akan membutuhkan database lengkap dari semua kelurahan yang ada di Kota Bima, termasuk data terkait warga miskin kita buat by name by address,” ujarnya.
Dengan demikian kata dia, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengeluh pada saat penganggaran, sebabnya adalah mereka tidak masuk dalam tema yang diprioritaskan, hal itu wajar karena memang tujuannya adalah untuk menfektifkan anggaran, apalagi saat ini daerah mengalami defisit anggaran akibat pandemi covid 19. “Kita masih mampu membangun dengan keterbatasan anggaran,” paparnya.
Tim penilai juga memperhatikan presentasi yang dipaparkan oleh kepala Bappeda selama 20 menit, nilai untuk hal itu sekitar 40 persen sedangkan sisanya adalah menyangkut kelengkapan dokumen dan lainnya.
Ia berharap pencapaian itu dapat dinikmati semua masyarakat, rencana pembangunan di Kota Bima terarah serta tepat sasaran, masyarakat terlayani dengan maksimal. (01)
