Kota Bima, Timurheadlinenews_
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi,SE bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bima mengikuti rapat koordinasi (Rakor) dengan para Inspektur Daerah seluruh Indonesia Tahun 2023.
Walikota mengikuti rapat tersebut secara virtual bertempat di Ruang Rapat Walikota, Rabu, 25 Januari 2023, bersama Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris BPKAD, Kepala Dikpora, dan Kaban Kesbangpol, dan dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Bima Kota.
Dalam rakor tersebut, Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan 8 poin arahan presiden pada acara rakornas beberapa hari lalu di sentul, sekaligus penandatanganan MoU yang melibatkan 3 lembaga yakni Mendagri, Jaksa Agung, dan Polri.
Kegiatan itu kata Tomsi, membahas 3 poin, yakni, penandatanganan nota kesepahaman, (MoU) launching aplikasi laporan APIP, dan diskusi panel pengawasan pengelolaan APBD irjen kementerian keuangan, Pendidikan, Kesehatan, dan Bina Keuangan Daerah.
Peserta yang hadir secara langsung sebanyak 700 peserta, terdiri dari irjen kementerian dan lembaga dan seluruh inspektur kab kota, dan peserta yang hadir secara virtual sebanyak 902 peserta, terdiri dari Gubernur, Bupati, Walikota, Kejaksaan, Polri, para inspektur daerah dan lainnya.
Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin mengatakan, penandatanganan Mou yang untuk mensinergikan langkah-langkah antara inspektorat, APH dan APIP dalam menangani sebuah informasi dinilai dari APIP maupun APH. “Tapi yang utamanya bersinergi agar tidak menjadi gaduh, kemudian menjadi tekad kami dengan dibuatnya MoU,” ujar dia.
Ia juga menegaskan Kajati dan Kajari, tidak melakukan sesuatu diluar tugas, dan meminta masyarakat ikut mengawasi. “Buatlah laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang penting subtansinya benar berbuat itu,” ujar Burhanuddin.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan, rapat koordinasi hari ini merupakan follow-up dari rapat forkopimda se indonesia beberapa hari lalu di sentul yang dihadiri lebih kurang 4.500 peserta, terdiri dari gubernur, bupati, walikota, pimpinan DPRD, BPKP, dan jajaran forkopimda se indonesia.
“Ada beberapa poin yang perlu kita follow up, meskipun saat ini kita menganut desentralisasi sebagian, tetapi penanggung jawab terakhir pemerintah pusat dan daerah adalah bapak presiden,” ujar Tito.
Tito menambahkan, arahan presiden yang paling utama yakni pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga ditengah situasi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi saat ini 5,72 % suatu hal yang luar biasa, begitupun inflasi juga masih bagus diangka 5,51 %. Dan menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa masih minim.
Di sisi lain, Tito menyebut modal utama adalah APBN dan APBD, APBN di tahun 2023 diproyeksikan sebesar 3.016 triliun yang bersumber dari pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan lain-lain.
Angka 3.016 triliun tersebut sebanyak 814 triliun ditransfer ke daerah, baik dalam bentuk transfer dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus berbagai macam, dana insentif daerah yang berprestasi, dana otonomi khusus, dan lain-lain. “Artinya, anggaran pemerintah merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi, ditengah ketidakpastian situasi ekonomi global hari ini, diharapkan kepada pemerintah daerah agar dalam penggunaan anggarannya betul-betul dimanfaatkan secara efektif dan efisien,” tandasnya.(tim)
