Kota Bima, Timurheadlinenews_
Bendahara di sejumlah OPD lingkup Pemerintah Kota Bima harus mengakui kepemimpinan H Muhamamd Lutfi SE selama lebih dari dua tahun ini. lantaran setiap pencairan keuangan operasional kantor tidak ada lagi perintah pemotongan Ganti Uang ((GU) untuk kepentingan di luar operasional.
Istilah potong GU saat pencairan keuangan memang manjadi masalah tersendiri bagi bendahara, lantaran perintah pemotongan entah dari siapa kerap terjadi sehingga memunculkan masalah keuangan di sejumlah OPD yang tidak sesuai dengan kebutuhan kantor pada saat pemerintahan sebelumnya.
Sejumlah mantan bendahara mengaku, dulu saat keluar GU biasanya ada yang langsung potong, entah perintah itu datang dari siapa, akan tetapi sejak pemerintahan sekarang hal itu tidak terjadi. “Sehingga penggunaan uang di kantor sesuai dengan yang direncanakan, kalau dulu sudah menjadi kebiasaan kalau GU itu dipotong,” ungkap salah satu mantan bendahara yang enggan disebutkan namanya.
Ia mengaku di setiap OPD dahulu bendahara harus bekerja keras untuk mencari pengganti ketika GU Dipotong, kadang menjadi tidak sesuai perencanaan, untuk biaya operasional kantor harus menghutang terlebih dahulu. Bahkan ada bendahara yang harus menanggung sendiri hutang dinas lantaran tidak tidak dianggarkan. “Hutang kantor harus bendahara yang menanggung dan itu menjadi resiko,” bebernya.
Saat pemerintahan HM Lutfi sekarang hal itu tidak boleh terjadi, semua harus sesuai dengan standar keuangan dan perencanaan.
Pemerintah sebelumnya sempat meniyisakan masalah, yakni kasus temuan di Bappeda Litbang, yang melibatkan empat nama pejabat di sana, kemudian di Bagian umum juga sempat ribut ribut meninggalkan masalah hutang yang berakhir dengan masalah saling lapor. “Tapi saat ini masalah seperti itu tidak ada lagi,” katanya.(tim)