Kota Bima, Timurheadlinenews_
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima, luncurkan dua inovasi untuk mendukung pengembangan inovasi daerah, dua inovasi itu adalah BESTIMEN (Bersih Bersih Tigapuluh Menit) yang diluncurkan sejak awal Tahun 2025 dan hingga kini masih diterapkan, dan Inovasi BIJAKSANA (Perumusan Kebijakan Berbasis Stakeholder Analisis). Dua inovasi tersebut menjadi bagian terpenting dalam mendukung program pemerintah Kota Bima.
Kepala BRIDA Kota Bima, Arief Roesman Effendy, ST, M.Sc, MT, menyatakan, sebagai bagian dari pemerintah Kota Bima yang mendukung lahirnya berbagai inovasi daerah, BRIDA terus mengembangkan serta mendorong lahirnya berbagai inovasi untuk meningkatkan kulitas pelayanan pemerintah.
Menurutnya, perkembangan tata kelola pemerintahan dewasa ini menuntut perubahan paradigma dalam proses penyusunan kebijakan publik. Kebijakan yang efektif tidak lagi hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat, partisipatif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).
“Inovasi ini menyediakan suatu model dan pedoman analisis stakeholder yang sistematis, terukur, dan berbasis metode MACTOR sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan daerah yang partisipatif, transparan, dan berbasis bukti,” paparnya.
Ia mengungkap, BIJAKSANA merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima sebagai suatu model perumusan kebijakan berbasis analisis stakeholder. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pemerintah daerah akan suatu instrumen yang mampu mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis aktor-aktor yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan.
Konsep utama BIJAKSANA adalah memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya didasarkan pada data empiris dan kajian ilmiah, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan, pengaruh, hubungan, serta potensi kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih adaptif, inklusif, akuntabel, dan mudah diimplementasikan karena memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Metode MACTOR dipilih karena mampu menggambarkan hubungan strategis antaraktor, tingkat pengaruh, ketergantungan, konvergensi, divergensi, serta potensi aliansi dalam suatu sistem kebijakan. Pendekatan ini memberikan nilai tambah dibandingkan metode analisis stakeholder konvensional yang umumnya hanya memetakan aktor berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan.
Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta fasilitasi inovasi daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima memiliki peran strategis dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, berbasis data, dan didukung oleh hasil analisis ilmiah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BRIDA memerlukan suatu metode yang mampu memetakan hubungan antaraktor, tingkat pengaruh, kepentingan, potensi kolaborasi, maupun potensi konflik sehingga proses penyusunan kebijakan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Tim Inovator BRIDA Kota Bima mengembangkan inovasi BIJAKSANA (Perumusan Kebijakan Berbasis Stakeholder Analisis). Inovasi ini merupakan suatu model analisis kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan Stakeholder Analysis dengan metode MACTOR (Matrix of Alliances and Conflicts: Tactics, Objectives and Recommendations). Melalui metode ini, setiap aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan dianalisis berdasarkan tingkat pengaruh (influence), kepentingan (interest), hubungan kerja sama (convergence), potensi konflik (divergence), serta posisi strategisnya terhadap tujuan pembangunan.
Penerapan BIJAKSANA diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, inovasi ini menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif (collaborative governance), memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis ilmiah dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penyusunan Proposal Inovasi BIJAKSANA merupakan bagian dari upaya BRIDA Kota Bima dalam memperkuat budaya inovasi daerah, meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (tim)
