Kota Bima, Timurheadlinenews_
Upaya Pemerintah Kota di bawah kepemimpinan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, untuk melengakapi infrastruktur di pemukiman perumahan Relokasi di Oi Foo dan Kadole terus dilakukan, tanggungjawab memberikan kenyamanan tempat tinggal bagi warga yang berada di lokasi tersebut menjadi perhatian penuh Walikota. Hal ini terbukti saat Walikota Bima menggelar rapat koordinasi percepatan pembangunan pemukiman relokasi masyarakat terdampak sepanjang bantaran sungai Padolo dan Melayu, di ruang rapat Walikota, Selasa (23/5/2023).
Rakor melibatkan jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Bima, Asisten I Setda Kota Bima, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima, Camat, Lurah dan dihadiri oleh Kepala Pengadilan Negeri Raba Bima dan Kabag Ops Polres Bima Kota.
Walikota Bima menyatakan, pemerintah memerlukan dukungan dari jajaran Forkopimda baik dari TNI, Polri, Pengadilan, dan elemen lainnya dalam rangka mempercepat proses pengosongan bantaran sungai, mengingat masih ada masyarakat kita yang tinggal sepanjang bantaran sungai yang belum menempati rumah relokasi yang ada di Kadole, Oi Fo’o dan Jatibaru.
“Mengingat rumah sudah ada, termasuk juga kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental berupa air bersih dan sinyal jaringan telekomunikasi sudah ada, semua ini sudah kita selesaikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program JICA tersebut telah secara bertahap menyelesaikan sebanyak 101 rumah yang siap direlokasi, sebelumnya jumlah 101 KK awalnya tidak bersedia direlokasi dan yang sudah bersedia hampir 2 ribu KK, baik yang menempati di Kadole, Oi Fo’o maupun di Jatibaru.
Konsep pembangunan jelasnya dengan sistemnya swakelola, yakni masyarakat melalui kelompok masyarakat yang dibentuk, kecuali di Kadole antara pemerintah bersama TNI melalui MoU.
Sebanyak 1.025 rumah yang direlokasi, 101 rumah yang belum direlokasi tersebar di 2 lokasi yaitu bantaran sungai Padolo dan Melayu, tahun 2023 diprioritaskan di sungai Padolo, karena kontraknya dengan pemerintah pusat sudah dimulai tahun ini.
Walikota menyebut sejumlah kelurahan yang telah tuntas, meliputi Sadia, Lewirato dan Rontu, sedangkan untuk kelurahan yang belum, meliputi Manggemaci, Sambinae, Paruga dan Dara.
Ia meminta tim memanfaatkan sisa waktu hingga tanggal 29 Mei 2023 untuk disosialisasikan pada masyarakat, terdapat 9 kelurahan yang akan diberikan tali asih, itupun hanya yang memiliki bangunan, untuk tanah saja tidak, panitia akan memulai pembongkaran 1 Juni 2023 dengan cara humanis dan persuasif.
Rumah warga yang dibongkar tersebut meliputi Kelurahan Dara 25 KK, Paruga 33 KK, Manggemaci 29 KK. serta Kelurahan Rontu, Panggi dan Sambinae masing-masing 8 sampai 9 kepala keluarga.(Tim)
