Kota Bima, Timurheadlinenews_
Sejumlah penghargaan telah diraih oleh Pemerintah Kota Bima dibawah kepemimpinan H. Muhammad Lutfi, SE,. Sejak dilantik 2019 lalu, sejumlah prestasi telah ditorehkan melalui ide ide brilian dan inovasinya. Semua penghargaan tersebut, seperti yang kerap dilontarkan sang pemimpin, didedikasikan hanya untuk masyarakat Kota Bima sebagai keluarga dan juga untuk tanah kelahiran Kota Bima.
Kali ini tahun 2023, keberhasilan itu Kembali ditunjukkan HML dalam menata pemerintahan yang baik, Pemkot Bima Kembali mendapat penghargaan yang ke empat kalinya sebagai pemerintahan daerah terbaik yang dianggap mampu merencanakan, mengelola, berinovasi serta pencapaian pelaksanaan dalam Pembangunan Daerah (PPD) di NTB dari Bappenas RI.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah yang diterima oleh Sekda Kota Bima H. Muhtar Landa pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB tahun 2024, Kamis (4/5/2023) di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram.
PPD merupakan penilaian pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap daerah yang memiliki komitmen membangun setiap tahun. Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi serta mampu meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah.
“Penghargaan ini sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima, Drs. H. Mahfud, M.Pd, saat menggelar konverensi Pers di kantor Bappeda Kota Bima, Selasa (9/5/2023).
Dijelaskan Mahfud, PPD awalnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dan telah dilaksanakan sejak tahun 2011, sejak Tahun 2018 nama APN berubah menjadi PPD demikian juga dengan tentang penilaian, tidak hanya aspek perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan.
PPD dikoordinasikan langsung oleh Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RI untuk mendorong pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. “Tujuannya adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah,” ujarnya.
PPD juga memberi ruang bagi organisasi non pemerintah, akademisi, professional, Jurnalis serta masyarakat umum untuk mengakses informasi dalam pembangunan daerah.(tim)
