Kota Bima, Timurheadlinenews_
Ditektur Utama (Dirut) PDAM Bima, H Khaerudin, ST,MT, meminta PAN melakukan bergantian antar waktu (PAW) terhadap salah seorang kadernya di DPR karena telah membuat pernyataan ngawur dan tanpa dasar yang menyoal masalah PDAM. “Seharusnya sebagai seorang anggota dewan tidak berlagak sebagai preman dan tidak sembarang mengeluarkan pernyataan tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi,” ujarnya kepada Wartawan, di kantor PDAM Bima Senin (1/3).
Hal itu disampaikan Khaerudin, menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh salah anggota dewan duta PAN, Rafidin, S.Sos, menyoal masalah PDAM Bima saat ini. Khaerudin menganggap apa yang disampaikan oleh Rafidin, di akun youtube milik Aryadin Asdobor Intelmediabima News, sangat tidak mendasar dan terkesan tendensius. Pernyataan itu dianggap telah memancing kegaduhan, Dalam unggahan yang telah disebarkan di grup WA dan facebook itu, Rafidin meminta Bupati Bima segera mencopot Dirut PDAM karena dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan terkait tunggakan pembayaran gaji karyawan selama 26 bulan.
Sebagai pemimpin perum daerah Khaerudin mengaku Kecewa dan marah atas pernyataan tersebut, padahal bersama seluruh karyawan PDAM Bima telah menjalankan tugas dan kewajiban melayani masyarakat untuk mendapatkan air bersih meski tidak mendapatkan sepenuhnya hak gaji. “Kami memohon kepada DPD, DPW, dan DPP PAN untuk segera menggantikan atau Me PAW saudara Rafidin karena mengganggu dan membuat gaduh citra dan kewibawaan partai PAN,” ujarnya di kantor PDAM Senin (1/3).
Khaerudin menjelaskan, yakni soal mengangkatan Direksi yang disorot Rafidin, bahwasyahnya, Bupati telah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku berdasarkan Perda Pendirian PDAM yakni direksi atau direktur dapat diangkat 1 kali dalam empat tahun serta atas pertimbangan Bapperjakat.
Menurut dia, sebagai anggota dewan, seharusnya Rafidin tidak bersikap arogan seperti itu jika memang tidak paham apa yang dihadapi oleh PDAM Bima saat ini, ia menganggap anggota dewan tersebut bersikap terlalu arogan dan memaksaan kehendak tanpa tahu persoalan sebenarnya. “Dia memaksakan kebenciannya dengan memanfaatkan label seorang anggota dewan perwakilan rakyat,” sesalnya.
Jika diteliti lebih dalam, Kata Khaerudin, persoalan PDAM ini sebenarnya sudah ada sebelum dirinya ditunjuk sebagai dirut, awal dia masuk, PDAM sudah nunggak gaji karyawan enam bulan, bahkan kantor sudah tidak terurus, sejumlah peralatan saat itu rusak parah, bahkan sistem perpipaan yang ada banyak yang hancur akibat banjir dan juga pengerjaan proyek. Harapan menyehatkan kembali PDAM Bima tumbuh kembali mengingat perusahaan daerah tersebut tugasnya melayani kebutuhan dasar masyarakat soal air bersih.
Ia menganggap Rafidin menyikapi dengan arogansinya sebagai anggota Dewan, dan tidak prorakyat, karena yang dilayani PDAM adalah kebutuhan dasar air bersih yang seharusnya didukung oleh wakil rakyat. “Saya diberikan amanah oleh Pimpinan yaitu Bupati, sudah melaksanakan tugas serta kewajiban Saya diibaratkan menyelamatkan karyawan PDAM di tengah hutan belantara, meski saya hanya diberi sebatang korek api, Alhamdulillah berhasil,” bebernya.(tim.01)