Jakarta, Timurheadlinenews_
Penjabat Wali Kota Bima, HM. Rum, bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ir. Wahyu Sakti Trenggono, MM di di komplek Gedung DPR RI Senayan Jakarta untuk membahas pengelolaan potensi Maritim di Kota Bima. HM Rum Didampingi anggota Komisi IV DPR RI Duta NTB, HM. Syafrudin, ST,MM.
Tiga pejabat negara itu membahas inisiatif kolaboratif untuk meningkatkan sektor perikanan dan kelautan di Kota Bima.
Kesepakatan keduanya telah dirancang untuk mengambil Langkah-langkah strategis memperkuat ekonomi lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan sektor Perikanan dan Kelautan di Kota Bima.
Menteri KKP meminta Pj. Wali Kota Bima, HM. Rum, memfokuskan mengembangkan potensi perikanan Maritim dengan memoperkuat tiga perangkat pendukung, yakni peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan melalui program penangkapan ikan yang berkelanjutan dan pengawasan yang lebih ketat.
Selanjutkan Wali Kota juga diminta memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program pelatihan dan dukungan ekonomi, dan paling penting dalam semua tiga aspek yakni, meningatkan upaya promosi dengan mengandeng pihak lain, hal ini untuk menarik incestasi serta meningakjtkan kunjungan wisatawan juga memperkuat potensi ekonomi lokal.
Setelah mendapat arahan dari Menteri KLP, Pj. Wali Kota Bima, H. Mohammad Rum, dan berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pihak lain soal pengembangan potensi tersebut. “Kita akan meminta dukungan, berkolaborasi aktif dengan sejumlah pihak dalam upaya meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menggali potensi pariwisata maritim,” tandas Rum.
Penjabat yang masih definitive di Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB itu, dengan lugas menjelaskan kepada Menteri KKP RI bahwa Kota Bima memiliki potensi maritim yang meliputi beragam aspek. Pertama, kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah, mencakup ikan laut, moluska, dan biota laut lainnya. Kedua, letak geografis strategis sebagai pelabuhan alam yang mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi laut yang merupakan penyangga Indonesia bagian barat dan bagina timur dalam hal ini NTT terutama Labuan Bajo dan kepulauan Sumba.
Ketiga, potensi pariwisata maritim dengan pantai yang indah, kehidupan bawah laut yang menarik, dan kegiatan rekreasi alam yang potensial. Keempat, peluang pengembangan industri kelautan, termasuk pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung lainnya. Semua potensi ini menjadi basis untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima.
“Keterlibatan penuh Pemerintah Kota Bima dalam mewujudkan sinergi yang positif dengan semua pihak termasuk instansi vertikal dan private sektor demi pembangunan berkelanjutan di sektor maritim adalah sesuatu yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Hal ini merupakan manifestasi hadirnya pemerintah ditengah masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan tangkap serta pelaku pariwisata lokal, domestik maupun mancanegara,” pungkasnya.(tim)