Kota Bima, Timurheadlinenews_
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Bima, Adhi Aqwam, ST, M.Eng, M.Sc diundang sebagai narasumber dalam Workshop Workshop Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat/Pemerintah Daerah Kotaku, National Slum Upgrading Project (NSUP) dan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2023 di Hotel Mutmainah, Selasa,(23/5/2023).
Workshop tersebut untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan keberlanjutan penanganan kawasan kumuh serta meningkatkan kapasitas pemahaman dalam pengelolaan aset infrastruktur dan Kawasan program Kotaku.
Adhi Aqwam menjelaskan, dari program Kotaku sejak 2017 sampai dengan tahun 2021 telah terbangun investasi sebesar 70 miliar di Kota Bima, jumlah ter itu terdiri dari beberapa item, di antaranya dukungan kondisi darurat bencana di 23 kelurahan, sebesar 16 miliar, dukungan kondisi darurat bencana 23 miliar, perbaikan infrastruktur dan pelayanan Perkotaan Kumuh, (Skala Lingkungan) 8 miliar, termasuk juga perbaikan infrastruktur dan pelayanan perkotaan 12,4 miliar lebih.
“Ada juga item lain yang masuk dalam program tersebut sehingga secara total keselurahan infrastruktur program ini mencapai tujuh puluh miliar,” jelasnya.
Ia juga menyatakan, ada tiga aspek penting yang harus ada untuk menentukan berhasil atau tidaknya program, yakni, Operasional infstruktur yang dibangun, Kelembagaan, Aturan bersama oleh masyarakat dan juga Pendanaan.
“Ini mutlak diperlukan, peran masyarakat dalam pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala termasuk di dalamnya pemeligharaan insedentil dan Rehabilitasi,” paparnya.
Kontribusi masyarakat untuk memelihara infrastruktur ini tidak saja berbicara kontribusi uang akan tetapi kontribusi kerja dan keterlibatan aktif masyarakat dalam program.
Di Tempat yang sama, Koordinator Kota (Korkot) Program Kotaku, Sri Sumandari, menjelaskan dalam Program Kotaku tahun 2023, pengembangan kapasitas merupakan salah satu komponen penting, sehingga diharapkan semua pelaku baik Pemerintah Daerah dan masyarakat kapasitas yang baik untuk mencapai tujuan program tersebut dan menyiapkan keberlanjutan penyelenggaraan penataan permukiman yang berkelanjutan.
Untuk itu jelasnya, perlu diadakan peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan workshop pengelolaan pasca program seperti saat ini. “Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat menyiapkan dan memperkuat terkait kelembagaan BKM/LKM, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur yang telah terbangun, pengelolaan aset kegiatan skala kawasan, penguatan Pokja PKP dan lainnya.” jelasnya.
Workshop meliputi pemberian panduan terhadap kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat/Pemda yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten /Kota, agar meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan keberlanjutan penanganan kumuh, meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan aset infrastruktur dan kawasan serta meningkatkan kapasitas dalam melembagakan BKM/LKM untuk keberlanjutan penanganan kumuh.(tim)
