Kota Bima, Timurheadlinenews_
Perjalanan pemerintahan Lutfi-Feri kerap menuai sorotan sejak awal pelantikan keduanya, dimana harapan besar masyarakat Kota Bima untuk kemajuan tidak sebanding dengan upaya yang dilakukan oleh perangkat pemerintah. Sejatinya apa yang dilakukan oleh perangkat mampu menterjemahkan visi misi Walikota maupun wakil Walikota. Namun kenyataan di lapangan dalam berjalanannya, penempatan pemimpin (leader) untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap tidak berjalan seagaimana mestinya.
Ada tiga OPD yang dinilai lamban menyikapi persoalan yang terjadi di masyarakat, pertama adalah Dinas Perhubungan, dinas yang mengatur kendaraan dan parkir ini dianggap tak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi, tingkat kesemrawutan kendaraan serta pengeloaan parkir yang tidak teratur kerap menuai sorotan di masyarakat. “Muncul ketidakpercayaan masyarakat soal pengelolaan parkir, karena petugas tidak dilengkapi pengenal dan juga tidak memiliki seragam,” kata salah seorang warga Penaraga, Wahyudin.
Selain itu, kata dia, petugas parkir juga tidak memberikan karcis sebagai tanda bukti bagi pemilik kendaraan, padahal untuk pengadaan karcis tidak seberapa biayanya, di beberapa lokasi juga diduga ada parkir liar dadakan yang sering menarik tidak sesuai ketentuan. “Pihak Dishub tidak pernah melakukan pengecekan soal parkir dadakan seperti ini, masyarakat menanggapnya itu liar, seharusnya untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan itu dimulai dari hal hal kecil seperti ini,” ujarnya.
Ia menyarankan Walikota Bima, segera membenahi penempatan orang orang yang ada di OPD tersebut, kalau tidak mampu melayani masyarakat seharusnya minta pengunduran diri saja.
Selain itu, OPD yang kerap menuai sorotan adalah Satpol PP, pertanyaan di masyarakat kerap dilontarkan, siapa yang harus bertanggungjawab ketika hewan yang berkeliaran di jalanan atau lokasi lokasi tertentu? Padahal pelepasan ternak di tempat umum jelas aturannya tidak diperbolehkan. “Belum lagi penertiban lain soal penggunaan badan jalan secara permanen oleh warga, jelas ini sangat disesalkan, pol PP tak mampu menyesaikan persoalan ini,” bebernya.
Hal yang paling menentukan lagi adalah soal kebersihan di Kota Bima, meski tidak terlalu banyak sorotan soal ini, Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab atas kebersihan dan pertamanan, sebagai sebuah Kota, seharusnya keindahan dan keyamaman perlu perhatian. “Percuma saja membuat taman tapi tak mampu merawat,”(01)
