Kota Bima, Timurheadlinenews._
Walikota Bima, H Muhammad Lutfi,SE, melantik 3 Kepala Dinas setingkat eselon II serta 65 pejabat lain dibawahnya dalam pelantikan pejabat Tinggi Pratama pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemkot Bima. Pelantikan berlangsung di aula pemkot Bima, Senin 10 Januari 2022.
Tiga Jabatan Tinggi setingkat eselon 2 disisi setelah dilakukan seleksi JPT, diantaranya M Nasir, sebelumnya menjabat Kepala Bidang Aset DPKAD, dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata, sedangkan posisi Nasir diganti Suhardin,ST yang sebelumnya Kabid Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, telah dilantik Ichwanul Muslimin yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan, posisi Kabag Pemerintahan digantikan Ahsanul Rahman yang sebelumnya Kasi di Bagian hukum. Sedangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dilantik Syahrudin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan.
Kepala Dinas Sosial Drs. H Muhidin, MM, digeser menjadi Sekredaris Dewan, jabatan Kadis Sosial sementara di-Plt-kan kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Drs. Abdul Gawis.
Selain itu beberapa jabatan seringkat eselon III juga mengalami perubahan, diantaranya Kabag Hukum yang tadinya dijabat Abdul Wahab, SH, diisi wajah baeru Dedy Irawan SH, sebelumnya menjabat kepala seksi Penerangan Hukum dari Kejaksaan Tinggi NTB. Sedangkan Abdul Wahab dilantik menjadi sekretaris Dinas Ketahanan Pangan.
Kemudian Abdurrahman, S.Sos, dari Kabid Ketertiban Umum Sat pol PP menjadi sekretaris Pol PP. Ruslan, SE jabatan lama Kabag Perekonomian dan SDA jabatan baru sekretaris pada BKDSDM menggantikan Drs. Tamsil yang digeser ke sekteraris Dinas Sosial.
Rohana, SE kepala Bidang Penanaman Modal Dinas DPMPTSP menjadi Kabag Ekonomi dan SDA, menggantikan posisi Ruslan.
Selain pejabat eselon II dan III, bebebarap Lurah dan jabatan setingkat eselon IV juga ada yang mengalami perubahan.
Walikota Bima, H Muhammad Lutfi, SE, menegaskan dalam mutasi rotasi tersebut dilakukan secara professional, tidak ada lagi istilah jabatan harus pakai mahar atau karena kedekatan. “Semua Kita lakukan sesuai dengan kondisi dan komptensi,” ujarnya saat memberikan pengarahan usai pelantikan Senin, 10 Januari 2022.
Menurut dia, jika jabatan itu dibeli, maka akan mengakibatkan kondisi birokrasi tidak sehat. “Sejak Awal Kita sudah berkomitmen tidak ada yang namanya tim ini tim itu, Kita berupaya ciptakan birokrasi yang bersih,” ujarnya. (tim)
