Kota Bima, Timurheadlinenews_
Rencana Pendirian PDAM Regional bukan sekedar wacana, komitmen Walikota Bima, H Muhammad Lutfi,SE untuk menyediakan air bersih bagi warganya serta pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara bersama sudah mulai menunjukan hasil.
Menandai hal tersebut, Rabu (17/3) Wali Kota Bima menyambut kedatangan jajaran Balai Sarana dan Permukiman Wilayah NTB, dalam rangka Rapat Koordinasi Pembahasan Pembentukan PDAM Regional Bima. Pertemuan ini pula dirangkaikan dengan serah terima aset Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya Tahun Ajar 2019-2020 dan presentasi terkait hasil Reviu Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Bima.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Walikota Bima itu dihadiri Wakil Bupati Bima, Drs H Dahlan M Noer, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs. H Taufik HAK Ketua DPRD Kota Bima, Kapolresta Bima dan Dandim 1608/Bima mengagendakan Serah Terima Aset SPAM Perdesaan Padat Karya serta pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) PDAM Regional.
Rencana Pendirian PDAM regional yang dikelola bersama antara Pemkab dan Pemkot Bima itu dinilai sebagai langkah maju antar kedua daerah untuk menyediaan air bersih yang layak bagi masyarakat, Pencetus berdirinya PDAM Regional yakni Walikota Bima, H Muhammad Lutfi, SE sangat berharap bisa menyesaikan soal kebutuhan air bersih ini dengan cepat, selama ini masalah PDAM Bima begitu rumit, lebih dua tahun perusahaan daerah milik Pemkab Bima itu sekarat dan tak mampu lagi beroperasi. “Dengan lahirnya Perusahaan Air Daerah ini, mampu menjadi sumber air baku bagi masyarakat juga sebagai bentuk kerjasama dan komitmen pemerintah Kabupaten dan Kota Bima untuk kesejahteraan masyarakat Bima,” kata Walikota saat memimpin rapat rencana pendirian PDAM ragional di aula Pemkot Bima, Rabu.
Walikota menyebut pentingnya sebuah pengkajian yang mendasar dan mendetail, mengingat harapan masyarakat berada dipundak para pemimpin dan pemangku kewajiban. “PDAM Regional nantinya bisa di kelola dengan baik dan tegas, berlandaskan pada regulasi yang mengikat dan hukum yang jelas, terlebih pada pembenahan-pembenahan pada sistem yang dirasa masih perlu perbaikan,” ingatnya.
Ke depan ujar mantan anggota DPR RI ini, PDAM dikelola dalam satu sistem yang baik, sehingga tegas dan berdaya dalam menertibkan dan membangun kepastian. “Saya percaya, PDAM kelak akan dikelola dengan profesional karena bersandar pada regulasi yang benar benar baku dan jelas. Dengan koordinasi yang cepat dan Komitmen pemerintah, tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat Bima secara luas,”
Sementara Ketua Balai Sarana dan Permukiman Wilayah NTB, Ika Sri Rejeki, meminta kedua daerah segera mengambil langkah kongrit untuk persiapan PDAM Regional, Ika menyambut baik rencana itu, namun menurut dia, kedua daerah harus mengkaji proses pembentukannya agar memenuhi persyaratan yang diperlukan. “Kami siap mendukung usulan dari kabupaten maupun Kota Bima ini. Kami mendukung yg terbaik untuk masyarakat. Khususnya untuk air minum,”ujarnya meyakinkan.
Wakil Bupati Kabupaten Bima, Drs. H. Dahlan M Nur menanggapi serius berdirinysa PDAM regional yang dikelola oleh kedua daerah, dirinya optimis apa yang dicetuskan oleh Walikota Bima adalah langkah luar biasa sebagai bentuk komitmen dalam hal menyediakan air bersih bagi warganya agar kepentingan masyarakat akan kebutuhan air bersih bisa terpenuhi. “Semoga kami bisa bersinergi dengan baik, dalam hal pembangunan sumber daya air. Terkait air minum ini adalah prioritas kami. Dengan dukungan dari berbagai pihak, kita bisa selesaikan kebutuhan air minum untuk masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut wakil kedua daerah telah sepakat pementukan PDAM regional memang sebuah kebutuhan, lahirnya Perusahaan Air Daerah ini, diharapkan mampu menjadi sumber air baku bagi masyarakat juga sebagai bentuk kerjasama dan komitmen pemerintah Kabupaten dan Kota Bima untuk kesejahteraan masyarakat Bima.(tim/pro)
