Kota Bima, Timurheadlinenews_
Pemerintah Kota Bima terus bekerja keras mengatasi inflasi di daerah, Senin 29 Januari 2024, para pimpinan OPD lingkup Kota Bima yang dipimpin Penjabat Wali Kota Bima Ir H. Mohammad Rum, MT, Kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama pemerintah Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor Gubernur NTB. Dari Kota Bima, rapat Virtual itu dilakukan di ruang Rapat Walikota Bima dihadiri Asisten III Setda Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh bersama stakeholder lainnya.
M. Saleh menegaskan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak terkait untuk menghadapi tantangan pengendalian inflasi. Dia menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ekonomi lokal akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan inflasi.
Vicon bersama dengan Kemendagri RI tersebut membahas berbagai aspek inflasi, termasuk harga-harga komoditas pokok, ketersediaan pasokan, serta kebijakan harga dari pemerintah, antara lain dipaparkan bahwa untuk minggu ke-4 di bulan Januari 2024 terdapat 80 Kota yang mengalami inflasi, dan di ketahui minyak goreng mengalami inflasi pada tiap tahunnya di bulan Januari.
Terungkap ada beberapa wilayah yang mengalami kenaikan dan penurunan IPH, yaitu 10 Kabupaten/Kota yg mengalami penurunan IPH tertinggi, dan 10 Kabupaten/Kota dengan kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera
Beberapa komoditas seperti bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup tajam di setiap daerah di wilayah Kota maupun Kabupaten, harga meningkat signifikan dan jauh di atas median tahun 2023.
Naiknya harga bawang putih telah menyebar di seluruh Indonesia, sedangkan bawang merah terpantau naik 14,7 % di bandingan dengan Desember 2023, sementara di minggu ke-4 Januari ini mencapai 37.000. Kemudian Kenaikan harga daging ayam ras yg tertinggi, sebagian besar terjadi di pulau Sumatera dan Kalimantan.
Rakor menyepakati pentingnya kebijakan harga yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah akan bekerja sama dengan pelaku usaha untuk mengontrol harga dan mencegah adanya praktik penimbunan barang yang dapat menyebabkan lonjakan harga secara tiba-tiba.
Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dalam negeri, rapat koordinasi seperti ini menjadi wadah yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk melanjutkan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, serta untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.(tim)
